Indonesia-Rusia Perkuat Kerja Sama Energi, Bahas Investasi Migas hingga Nuklir Modular

By Admin


Dok. Kemen. ESDM
nusakini.com, Kazan — Pemerintah Indonesia terus memperluas kerja sama strategis internasional di sektor energi dengan Federasi Rusia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia.

Dalam forum bilateral itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga peluang kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Yuliot mengatakan kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia telah berkembang ke berbagai sektor, termasuk investasi di hulu migas, pengembangan kilang minyak, hingga energi baru terbarukan.

“Kerja sama di sektor energi telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” ujar Yuliot dalam sesi pleno SKB RI-Rusia di Kazan, Selasa (12/5) waktu setempat.

Menurutnya, penguatan kolaborasi teknologi dan investasi energi menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan energi nasional Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik.

Selain sektor migas, pembahasan juga mencakup peluang kerja sama LNG dan LPG, hilirisasi mineral, metalurgi, hingga standardisasi industri energi dan migas.

Rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan dokumen Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama strategis kedua negara di sektor energi dan sumber daya mineral.

Forum SKB RI-Rusia sendiri merupakan mekanisme resmi bilateral yang digunakan kedua negara untuk mengevaluasi dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor prioritas, termasuk perdagangan, teknologi, dan energi. (*)